Bandung, 05 Maret 2024 – Siswa Akademi Protokol XIV mengunjungi kantor DRPD Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini berupa studi visit yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar belajar secara langsung dari praktisi keprotokolan di lapangan. Pengalaman seperti ini diharap memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan mereka sebagai calon protokoler profesional yang kompeten.
Kunjungan ini disambut baik oleh Kepala Sub Bagian Protokol DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Muhammad Hafidz. Beliau menyambut dengan hangat para siswa dan dengan senang hati juga berkenan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka dalam menjalankan tugas protokol sehari-hari.
Selama kunjungan, para siswa diberikan kesempatan untuk berbincang langsung dengan pejabat dan staf yang bertanggung jawab atas protokol di DPRD Jawa Barat. Mereka mengamati berbagai tugas keprotokolan yang berlaku dalam rapat dan berbagai kegiatan resmi di lingkungan DPRD, juga softskill serta pengetahuan apa saja yang harus dimiliki seorang protokoler. Para siswa juga diberikan berbagai studi kasus dan cara cara bagaimana menghadapi beberapa masalah yang terjadi saat bertugas.
Seperti yang dikatakan oleh bapak Asep Hendra, “Protokol itu bersifat fleksibel, tidak kaku dan dituntut untuk ramah kepada siapapun dan dimanapun mereka bertugas, menyesuaikan dengan situasi”.
Selain itu siswa Akademi Protokol juga dikenalkan dengan sistem kelembagaan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat, tata letak dan kuota kursi anggota DPRD Provinsi, juga berkeliling melihat secara langsung ruang rapat paripurna.
Pada kesempatan ini pula Kepala Sub Bagian Protokol DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan untuk para siswa agar kedepannya bisa magang di DPRD Jawa Barat atau bahkan bisa memiliki karir seperti tiga lulusan Akademi Protokol sebelumnya yang hari ini sudah bekerja di sana.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi para siswa untuk memperluas pengetahuan mereka, tetapi juga diharap menjadi sebuah bentuk kerjasama antara institusi pendidikan dan lembaga pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
